Beranda » Berita Kerah Biru >>Dirjen HAM Selenggarakan Seminar Stranas BHAM
Jakarta_Kerahbirunews,- Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan International Labour Organization (ILO) melaksanakan Seminar Nasional Penguatan Strategi Bisnis dan HAM Terkait Implementasi Kerja Layak. Seminar yang berlangsung di Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2024 dihadiri unsur Kementerian Lembaga, KADIN, APINDO, dan Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat dan memberikan masukan terhadap implementasi Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
Afriansyah menegaskan bahwa Strategi ini untuk memastikan bahwa setiap praktik bisnis di Indonesia selaras dengan prinsip-prinsip HAM dan Standar Ketenagakerjaan. Perkembangan ekonomi global semakin menuntut adanya sinergi antara dunia usaha dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil,dan berkelanjutan. Penerapan Praktik Bisnis yang Bertanggung Jawab merupakan kunci untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Sementara itu, Direktur Jenderal HAM Dhahana Putra menjelaskan bahwa Bisnis dan HAM ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Bisnis yang sukses tidak hanya diukur dari keuntungan tetapi juga dari kontribusinya dalam menciptakan lingkungan kerja yang layak dan menjunjung tinggi hak-hak pekerja.
Dhahana Putra mengatakan bawha “Penting bagi kita untuk mengarusutamakan nilai-nilai HAM di dalam dunia bisnis sehingga menjadi suatu kebutuhan dalam kompetisi di pasar. Hal ini dapat dikerjakan melalui peningkatan kesadaran, penyempurnaan peraturan perundang-undangan, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, serta pembinaan terhadap pengusaha”.
Dhahana menambhakan bahwa dengan komitmen bersama yang kuat, maka Stranas BHAM dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan bisnis yang menghormati hak asasi manusia dan implementasi kerja yang layak di Indonesia.
Seminar nasional ini diselenggarakan sebagai sarana bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk memberikan masukan-masukan dalam meningkatkan pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Kegiatan ini didukung melalui dua proyek yang bertanggung jawab dan pekerjaan yang layak, Proyek Rantai Pasokan Asia yang Tangguh, Inklusif dan Berkelanjutan (RISSC) dan Proyek Pengembangan Keterampilan dan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab di Indonesia.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kerah Biru Royanto Purba dalam penyampaiannya kepada media mengatakan bahwa seharusnya Pemerintah dapat menjadikan “Human Right and Environmental Due Diligence: (HREDD)” sebagai mandatory. Hal ini agar mendorong semua pelaku usaha dapat mengetahui posisi perusahaannya dalam implementasi B HAM. Pemerintah harus menjelaskan bahwa tidak ada sanksi bagi perusahaan namun diwajibkan melakukan uji tuntas tersebut agar pemerintah memiliki pintu masuk melakukan intervensi demi perbaikan perilaku bisnis yang tidak melanggar HAM.