Beranda » Berita Kerah Biru » Nasional >>Pengakuan & Perlindungan Pekerja Perawatan RAN 2025-2030
Jakarta_kerahbirunews,- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerjasama dengan Kantor Perburuhan Internasional (ILO) untuk Indonesia Timor Leste menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada prioritas strategis nasional tentang Pengakuan dan Perlindungan Pekerja Perawatan dan Perlindungan Sosial untuk Kesejahteraan Perawatan. Kegiatan berlangsung pada Kamis, 7 November 2024 di AONE Hotel, Jakarta.
Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Ir. Prijadi Santoso, M.Si mengawali kegiatan dengan menyampaikan pemaparan umum tentang Road Map Care Economy tentang Ekonomi Perawatan menjadi masukan dalam RPJPN 2025-2045 yang penyusunan dokumennya dilaksanakan secara partisipatoris dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sehunungan dengan adanya perubahan nomenklatur di kementerian/Lembaga maka diperlukan masukan untuk menerima tanggapan tentang prioritas strategi ke 6 dan ke 7 dari 7 arah kebijakan prioritas Pekerja Perawatan.
Sri Kusniniyati salah seorang aktivis kesetaraan gender menjadi moderator dalam FGD tersebut. Sementara narasumber sebagai penanggap ahli diantaranya Royanto Purba (Anggota DJSN, Komisi Kebijakan Umum), Hasbulah Tabrany (Akademisi), Irfan (Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu), dan Tati Hendarti (Ahli Sertifikasi). Acara tersebut juga dihadiri para perwakilan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Aktivis Sosial, HIMPAUDI, dan perwakilan Kementerian/Lembaga seperti Kemenko PMK dan Kemendes.
Royanto Purba yang juga sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kerah Biru dalam tanggapannya menyampaikan bahwa dalam prioritas dan arah peta jalan ke-6 tentang Pengakuan dan Perlindungan Pekerja Perawatan dapat dibagi pada dua kelompok yang merupakan pondasi pada RPJPN 5 tahun pertama.
Tersedianya Informasi Pekerja Perawatan yang komprehensif, transparan dan dapat diakses pubilk serta peningkatan kompetensi pekerja perawatan secara komprehensif dan terstandar akan menjadi landasan yang kuat dalam perkembangan pekerja perawatan kedepan. Dibutuhkan data, pemetaan okupasi, informasi peluang,kebijakan, pemahaman dan dan komitmen pemerintah daerah serta penggalakan peningkatan kompetensi (sertifikasi).
Sementara itu Early Dewi Nuriana selau Programme Officer for Care Ecomomy mengapresiasi antusias peserta yang telah memberikan berbagai masukan. Salah satu yang yang cukup memberikan harapan jika bantuan sosial ditransformasikan menjadi jaminan sosial sehingga memperkuat perlindungan bagi pekerja perawatan terutama pekerja perawatan yang tidak berbayar (unpaid) kedepannya.
Perubahan struktur dan nomenklatur Kementerian/Lembaga pada Kabinet Merah Putih mendorong Kementerian PPPA untuk Kembali menerima masukan dengan membagikan matriks pada prioritas ke-6 dan ke-7 kepada peserta untuk diisi terkait kementerian/Lembaga yang terkait pada setiap bagian kegiatan yang akan dilaksanakan 5 tahun pertama.