Beranda » Berita Kerah Biru >>High Road Management Dalam Pembangunan SDM
Bahodopi_Kerahbirunews,- . Indonesia berada pada level High Human Development mengacu pada Human Development Report yang dikeluarkan oleh UNDP 2021. Tentu hasil ini menjadi catatan penting bagaimana mengukur keseriusan negara dalam memajukan kesejahteraan yang tidak tercermin dari pertumbuhan ekonomi semata. Dari raihan Human Development Indeks (HDI), Indonesia meraih point 0,705 dan berada pada peringkat 114 dunia. Artinya pemerintah menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup yang kesemuanya ini merupakan pendekatan holistik yang humanis. Sebagaimana diketahui pendekatan holistik humanis (people approach) dimana melibatkan semua pihak dengan beragam cara yang dapat saling menunjang.
Indonesia dapat dikategorikan sebagai suatu organisasi besar yang memiliki dasar sebagai suatu bangsa. Tentu berbicara tentang organisasi selaras dengan berbicara tujuan organisasi. Pembangunan manusia atau pertumbuhan ekonomi sama-sama penting, namun dalam menentukan prioritas tentu akan berdampak pada masyarakatnya. Namun keduanya saling berkaitan.
Pertumbuhan ekonomi idealnya berkaitan dengan produktivitas. Produktivitas akan meningkatkan daya saing dan sejalan dengan mutu kehidupan. Sebaliknya menurunnya sumber daya manusia juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang ujungnya bermuara terkendalanya Pembangunan Nasional.
Low Road atau High Road yang menjadi pilihan tergantung tujuan
Berbicara tentang Pembangunan yang berkelanjutan tidak terlepas dari bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam managemennya. Ini ibarat mencapai suatu tempat tujuan dengan dua alternatif jalan. Ada dua alternatif jalan yakni jalan setapak dan jalan raya.
Menempuh jalan setapak tentu akan mengirit biaya dan tanpa rambu-rambu yang jelas yang dapat membahayakan keselamatan. Seringkali suatu perusahaan hanya fokus pada efesiensi biaya dan cenderung mengurangi biaya tenaga kerja dan tunjangannya. Siapa saja bisa berjalan di jalan setapak asal bisa berjalan, tak perlu ada pengawasan dari polisi lalu lintas. Kapan saja bisa berhenti dan berjalan bahkan tujuan tidak tercapai karena putus asa ditengah jalan. Perusahaan yang memilih jalur ini cenderung melibatkan pekerja kontrak dan tidak mau berinvestasi pada pengembangan karyawan melalui pelatihan.
Perjalanan melalui jalan setapak tidak memerlukan keterampilan membaca rambu-rambu lalu lintas. Berjalan dijalan ini tidak memerlukan ketrampilan mengemudi jika menggunakan kendaraan karena tidak tersentuh hukum lalu lintas. Hal ini juga terjadi pada perusahaan yang memilih manajemen jalan setapak. Meraka cenderung terfokus pada pemotongan biaya dan menekankan penyelesaian pekerjaan rutin dan standar tanpa ada inovasi.
High road adalah investasi untuk usaha yang berkelanjutan
Sebaliknya memilih jalan raya tentu memiliki cost yang tinggi. Dalam perjalanan dibutuhkan pengamatan dan pemahaman akan rambu-rambu lalu lintas. Selain itu juga harus menggunakan sabuk pengaman, mengatur kecepatan dan menentukan waktu istirahat mengemudi. Tentu dibutuhkan dialog dengan pengemudi apakah berhenti sejenak di rest area atau tidak. Jalan raya merupakan jalan yang terpantau oleh hukum lalu lintas, akan ada konsekuensi pada setiap pelanggaran. Namun dalam menempuh tujuan pemilihan jalan raya akan lebih cepat dicapai. Banyak juga perusahaan memilih jalur ini, mereka menghargai setiap pekerja sebagai aset paling utama dalam bisnis. Pengembangan ketrampilan melalui pelatihan menjadi bagian yang mereka ambil. Pendekatan humanis dengan memberikan upah dan tunjangan yang layak, serta fasilitas kerja yang nyaman dan aman. Karyawan ditanamkan rasa memiliki terhadap perusahaan, semangat dan integritas mereka terbentuk dengan penghargaan yang mereka terima. Produktivitas meningkat akan meningkat pesat. Pada akhirnya perusahaan akan memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik.
Perusahaan yang memilih jalan raya akan melakukan pendekatan berpusat pada manusia. Biaya jalan raya adalah investasi panjang perusahaan untuk menjamin keberlanjutan usaha mereka.
Outsourcing tidak berpusat pada manusia
Dari kedua contoh di atas tentu negara harus benar-benar menerbitkan peraturan yang berbasis pada manusia. Praktik-praktik out sourcing bukanlah menjadi alternatif dengan alasan apapun. Formalisasi dapat menjadi pilihan untuk mengatasinya. Out sourcing adalah kesetujuan negara dengan penurunan sumber daya manusia. Negara tidak boleh kalah dengan bisnis. Negara harus mengutamakan kepentingan rakyat diatas kepentingan bisnis. Tentu dengan melibatkan banyak pihak termasuk serikat pekerja, melalui dialog yang efektif akan mampu menciptakan regulasi yang menguntungkan semua pihak.
High Road Management berfokus pada inovasi, kreativitas dan pembelajaran organisasi. Tentu semua ini akan efektif dalam menghadapi era disrupsi oleh kemajuan teknologi utamanya dalam menghadapi gempuran Artificial Intelligence dan isu Climate Change.
Dengan menempuh jalan raya maka seorang pekerja akan terpacu dalam meningkatkan kemampuannya. Bahkan dari beberapa fakta, bahwa menempuh jalan raya menjadikan angka kecelakaan kerja jauh lebih kecil.
Pada akhirnya bagaimana pilihan kita dalam membangun negeri dengan pendekatan berpusat pada manusia. Sebagai warga negara kita memiliki hak-hak yang dilindungi oleh UUD 1945 dan juga oleh Hukum Internasional. Negara harus menjadi pemeran utama dan melibatkan banyak pihak termasuk Serikat pekerja. Sehingga Pembangunan manusia kedepan bisa memasuki level Very High Human Developmet dengan peningkatan nilai indeks Pembangunan manusia (HDI).
Penulis : Ian Gilang
Ketua Pengurus Cabang
Federasi Serikat Pekerja Kerah Biru-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
Kabupaten Morowali