Pertemuan Konsultatif Kementerian PPPA & ILO Dalam Pengembangan Road Map

Beranda » Berita Kerah Biru » Nasional >>Pertemuan Konsultasi Road Map Care Economy

Jakarta_Kerahbirunews,-  Care Economy adalah satu isu prioritas dalam Presidensi G-20 tahun lalu yang berlangsung di Bali. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia bekerjasama dengan Kantor International Labour Organizatio (ILO) Jakarta mengadakan pertemuan. Pertemuan konsutatif (consultative meeting) kedua dalam rangka pengembangan peta jalan (road map) dan menerima masukan lebih mendalam dari berbagai stakeholder. Consultative meeting berlangsung di Hotel Westin , Jakarta, Senin 11 September 2023.

Acara yang dibuka oleh Deputi Menteri Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian PPPA, Lenny N Rosalin yang dalam sambutannya memberikan pemaparan inisiatif. Lenny memaparkan inisiatif dan kemajuan inisiatif pemerintah pada rancangan peta jalan dan rencana aksi nasional ekonomi perawatan.

Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Indonesia telah menginisiasi care economy pada kepemimpinan Indonesia di G20 pada tahun 2022. Indonesia mengakui care economy sebagai bagian dari Deklarasi Pemimpin G20 Bali 2022. Di tingkat negara, Presiden Indonesia menunjuk Kementerian PPPA sebagai Kementerian terdepan di bidang  ekonomi perawatan dalam menanggapi tindakan ini. Sementara itu, DPR menginisiasi rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak yang sedang dalam proses konsultasi. Konsultasi RUU KIA dilakukan dengan pihak swasta, CSO dan pemerintah untuk  mempertajam isu-isu strategis mengenai kebijakan dan layanan perawatan. Utamanya untuk mengurangi stunting di Indonesia dengan aspek-aspek terkait seperti maternity, paternity, layanan penitipan anak, istirahat menyusui, dan lain sebagainya.

Pertemuan Konsultasi Dalam Rangka Menerima Masukan Untuk Road Map Care Economy

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, isu ekonomi peduli dijabarkan ke dalam 17 Golden Goals Indonesia. Sebagai langkah selanjutnya, permasalahan ekonomi peduli ini akan  diakomodasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029. Untuk itu, Kementerian PPPA berencana menyusun Peta Jalan Ekonomi Perawatan dan Rencana Aksi Nasional prioritas 5 tahun . Hal ini untuk  berkontribusi pada RPJMN tahun 2025-2029 dalam berkontribusi terhadap  peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2045 . Terdapat sebesar 70% peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan (menurut data Bappenas). Selain itu juga mengurangi angka stunting,  mendorong dunia kerja yang lebih transformatif gender, dan mendorong pekerjaan layak bagi pekerja perawatan. Atas keprihatinan ini, Kerangka Kerja Perawatan 5R ILO menjadi salah satu referensi memperkuat intervensi komprehensif terhadap kebijakan dan layanan perawatan.

Alasan di atas menjadi latarbelakang pelaksanaan serangkaian lokakarya konsultasi diadakan. Semuanya ini untuk mengembangkan Peta Jalan Ekonomi Perawatan dengan menekankan topik-topik tertentu mengenai ekonomi perawatan. Saat ini, Kementerian PPPA dengan didukung oleh ILO, akan menyelenggarakan Pertemuan Konsultatif Pemangku  Kepentingan yang kedua mengenai pengembangan peta jalan. Juga rencana aksi nasional Care Economy untuk berbagi rancangan peta jalan dan rencana aksi nasional ekonomi perawatan.

Diharapkan isu-isu paling strategis mengenai ekonomi perawatan, khususnya pencapaian dan indikatornya, dapat dijabarkan ke dalam RPJMN. Selain itu juga bagaimana keterkaitannya dengan tanggung jawab utama masing-masing kementerian. Sejalan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, isu ekonomi peduli dijabarkan dalam 17 Golden Goals Indonesia.

KSPSI memberikan masukan terkait masalah materniats dan paternitas

Pada acara tersebut DPP KSPSI pimpinan Yorrys Raweyai, dihadiri oleh Tri Ruswati dan Royanto Purba. KSPSI memberikan masukan pada isu cuti maternitas dan pateritas . Masukan isu pengadaan ruang atau tempat bagi ibu hamil di perkantoran untuk laktasi. Selain itu pekerja/buruh menyoroti bahwa para pekerja perawatan dapat didorong menjadi pekerja formal sehingga hak-haknya pekerja dapat diakomodir.

Sementara itu Royanto Purba yang juga Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kerah Biru mengatakan bahwa perawatan adalah realitas yang berubah. Ini memiliki kepuasan dan sisi yang menyenangkan serta sisi yang sulit atau membosankan. Ini dikarenakan kehidupan manusia selalu memiliki ini dimensi ganda kenikmatan dan kesulitan. Tergantung seberapa sulit atau memuaskan pekerjaan ini tentang kebutuhan yang harus dipenuhi. Hal ini juga tergantung pada kondisi seputar perawatan dan pribadi preferensi dan karakteristik.

Menurutnya Komponen Ekonomi Perawatan digolongkan menjadi dua bagian yakni : Penyediaan pekerjaan perawatan yang tidak dibayar oleh rumah tangga dan komunitas dan Pekerjaan berbayar di sektor perawatan. Bergerak dari kedua hal ini, serikat pekerja mendorong agar para pekerja perawatan ini dapat dikategorikan menjadi pekerja formal.