Jakarta_Kerahbirunews,- International Labour Organization (ILO) kantor Jakarta mengundang Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh proyek RISSC. Tema lokakarya “Berbagi Pengetahuan Bagi Serikat Pekerja tentang Bisnis yang Bertanggung Jawab dan Pekerjaan Layak (Decent Work)”. Empat Konfederasi yang hadir diantaranya KSPSI pimpinan Yorrys Raweyai, K-SARBUMUSI, KSPI, dan KSBSI. Lokakarya yang dibuka oleh Direktur ILO untuk Indonesia-Timor Leste Michiko Miyamoto tersebut berlangsung di Hotel Swissbel, KH.Wahid Hasyim. Acara digelar pada Kamis , 9 Nopember 2-2023.
Praktik bisnis yang bertanggung jawab harus melibatkan semua rantai pasok
Dalam sambutannya, Michiko mengatakan bahwa sebagai mesin perekonomian, perusahaan perlu menerapkan standar internasional tentang bisnis yang bertanggung jawab. Hal ini merupakan hal penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Perlu pemahaman tentang praktik bisnis yang bertanggung jawab dan pekerjaan yang layak dari seluruh rantai pasok yang terlibat. Namun menurutnya tidak hanya sampai disitu. Peningkatan kontribusi terhadap kepatuhan standar dan daya saing harus mengarah pada tujuan no 8 SDG’s .Tujuan SDG’s no 8 adalah mencapai Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan dan layak.
Lokakarya yang merupakan bagian dari Proyek Rantai Pasokan Tangguh, Inklusif, dan Berkelanjutan (RISSC)-Indonesia. Juga merupakan bagian dari Proyek Ketrampilan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab Untuk Transisi (METI) Kementerian Perekonomian dan Investasi . Dalam hal ini kedua proyek tersebut dengan dukungan Teknis dari Biro Pekerja (ACTRAV) di Bangkok. Kegiatan ini ditujukan sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kapasitas serikat pekerja di tingkat sektoral di bidang elektronik. Serikat sektor elektronik perlu memahami mengenai praktik bisnis yang bertanggung jawab dan pekerjaan yang layak.
Uji tuntas HAM perlu dalam rantai pasok kegiatan bisnis
Project Coordinator ILO RISSC-Indonesia, Taufik Muhamad menjelaskan bahwa diharapkan para pemangku kepentingan dibekali informasi mengenai praktik bisnis bertanggung jawab. Konfederasi Serikat Pekerja perlu memiliki pengetahuan bisnis yang bertanggung jawab dan kerja yang layak. Selain itu perlu untuk memahami tantangan dan peluang dalam mengatasi defisit pekerjaan yang layak (termasuk masalah pengembangan ketrampilan) di sektor elektronik. Khususnya tantangan sektor elektronik di Indonesia , perlu mengidentifikasi titik masuk serikat pekerja untuk terlibat dalam praktik bisnis yang bertanggung jawab. Salah satunya adalah Uji Tuntas Hak Asasi Manusia.
Sementara itu, Sofie Alatas yang merupakan koordinator Kerja Sama Luar Negeri menjelaskan tentang Peraturan Presiden No.60 tahun 2023 , Peratura tersebut tentang Strategi Nasional(Stranas) Bisnis dan HAM. Sofie menjelaskan bahwa Bisnis yang mengabaikan HAM dampaknya akan sangat buruk, baik untuk pekerjanya, masyarakat, maupun lingkungan sekitar. Dampak ini menyangkut dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Bagi bisnis itu sendiri pengabaian HAM juga akan berpengaruh besar terhadap keberlanjutan bisnis maupun penerimaan global.
Berdasarkan pasal 2(3) Perpres No.60 Tahun 2023, fungsi Stranas adalah pedoman bagi kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pedoman ini untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan bisnis dan HAM. Stranas juga berfungsi sebagai pedoman bagi pelaku usaha, pemangku kepentingan lainnya dan masyarakat untuk ikut serta dalam penghormatan HAM pada sektor bisnis.
HREDD adalah bentuk komitmen perusahaan tentang bisnis yang layak
Pada kesempatan yang sama, Sagita Adesywi (UNDP) memperkenalkan The UNGP’s BHR . The UN Guiding Principles On Business & Human Rights yang terdiri atas tiga pilar yakni protect, respect, dan remedy. Salah satu penekanannya adalah “Human Rights Due Diligence (HRDD)” atau uji ketuntasan HAM. HREDD merupakan salah satu cara perusahaan menunjukkan komitmennya dalam menghargai hak pekerja, konsumen, dan masyarakat.
Lokakarya juga dihadiri narasumber Henry Wibowo (Deputy HRD General Manager Division Toyota Motor Manufacturing Indonesia). Turut hadir Joko Wahyudi (Panasonic).
Ketua Umum FSP Kerah Biru-SPSI , Royanto Purba hadir bersama Ketua Bidang Hubungan Industrial Kerah Biru, Kamiludin.
