ILO Selenggarakan Workshop Validasi Penelitian dan Analisis Pekerjaan Layak  Industri Elektronika

Beranda » Berita Kerah Biru » Nasional >>ILO Selenggarakan Workshop Validasi Pekerjaan Layak

Jakarta_Kerahbirunews,-  ILO selenggarakan workshop validasi penelitian dan analisis pekerjaan layak dan bisnis yang bertanggung jawab di industri elektronika di Indonesia. Melalui proyek Rantai Pasokan Asia yang Tangguh, Inklusif, dan Berkelanjutan (RISSC), ILO fokus pada serta elektronik dan sektor manufaktur. Workshop yang diadakan di Shangri La Hotel, Jakarta Pada Rabu, 6 Desember 2023  dihadiri unsur serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah.

Sebagaimana diketahui bahwa  Proyek “Resilient, Inclusive and Sustainable Supply Chains Asia (RISSC)” yang dicanangkan oleh program ILO-Jepang. Proyek ini bertujuan untuk mendukung pemulihan yang berpusat pada manusia dari pandemi Covid-19 dan gangguan global lainnya. Kondisi paska pandemi dan keadaan global tersebut  yang telah mengungkap pentingnya dan rapuhnya rantai pasokan global. ILO sendiri telah menugaskan penelitian tentang pekerjaan yang layak dan praktik bisnis yang bertanggung jawab di sektor elektronik Indonesia.

ILO Selenggarakan Workshop sekaligus sosialisasi pekerjaan layak

Pada pembukaan, David William selaku Manager Proyek RISSC mengatakan bahwa sasaran penerima manfaat adalah pekerja perempuan dan laki-laki. Dilain pihak pengusaha diharapkan serius dalam mempertimbangkan rantai pasok global. Pertimbangan dalam rantai pasok global akan membawa harapan dalam kemajuan pekerjaan yang layak serta bisnis yang bertanggung jawab. Pengusaha harus melihat keberlanjutan industri yang lebih baik dan ketahanan dari intervensi proyek ini.

Sementara itu Project Coordinator ILO RISSC-Indonesia, Taufik Muhamad menjelaskan ILO selenggarakan workshop sebagai validasi penelitian. Menurutnya penelitian yang  dilakukan oleh lembaga SVARA sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk memperbarui dan memperluas analisis situasional sebelumnya mengenai sektor manufaktur elektronik di Indonesia dan rantai pasokannya. Disamping itu juga  mengidentifikasi tantangan dan peluang utama pekerjaan layak  yang akan menghasilkan rekomendasi praktis bagi pemangku kepentingan. Rekomendasi tersebut terkait untuk mendukung peningkatan  dalam sektor industri.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara. Kolektif data juga dilakukan melalui diskusi kelompok yang terfokus dengan pemangku kepentingan terkait (pemerintah, organisasi dan pengusaha). SVARA telah melakukan penelitian pada sektor elektronik di Jakarta dan Batam pada periode Oktober dan November 2023. Hasil dari penelitian tersebut  dipaparkan sehingga sejumlah temuan, analisis dan usulan rekomendasi yang diperlukan untuk validasi lebih lanjut.

ILO selenggarakan validasi penelitian yang dilakukan oleh SVARA 

Dalam melakukan kegiatan ini, ILO juga mempromosikan lapangan kerja dan pekerjaan yang layak. Organisasi Perburuhan Internasional itu memandang hal tersebut sangat penting untuk meningkatkan standar hidup, produktivitas, dan kohesi sosial. Pekerjaan yang berkualitas dan kondisi kerja yang layak akan membantu mengurangi kesenjangan, kemiskinan, dan memberdayakan masyarakat. Perempuan dan generasi muda merupakan keutamaan dalam pemberdayaan tesebut. Demikian juga halnya dengan pekerja rentan lainnya bahkan ILO telah mengembangkan Agenda Pekerjaan yang Layak (DWA) sejak tahun 2008.

ILO mendukung sektor elektronik sebagai prioritas

Sektor Industri Elektronik menjadi salah satu sektor prioritas dalam Making Indonesia 4.0. Industri elektronik telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan industri nasional. Kementerian Keuangan dalam Jakarta Global Financial Summit 2022 menegaskan bahwa terdapat lima sektor prioritas termasuk industri elektronik. Kelima sektor tersebut berkontribusi terhadap 60% PDB, 65% ekspor, dan 60% tenaga kerja pada tahun 2021. Khususnya sektor elektronik yang memberi kontribusinya terhadap PDB sebesar 1,6% pada tahun 2022 (The Kementerian Perindustrian, 2023).

Berdasarkan sebaran geografis, propinsi dengan jumlah pendirian pabrik elektronik terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau, dan Banten. Pulau Batam menjadi salah satu pusat industri elektronik di Indonesia. Pencapaian ini didukung oleh program insentif khusus pemerintah pada waktu lalu untuk mengembangkan industri elektronik di Pulau Batam. Pada saat itu regulasi berada  dalam kewenangan otonomi khusus pemerintah daerah pulau tersebut. Kebijakan saat itu  dibuat untuk memaksimalkan manfaat kedekatannya dengan Singapura. Sebagaimana diketahui Singapura saat itu sedang mengejar kemajuan sektor manufaktur dan perdagangan internasional di industri elektronik.

Arus investasi yang masuk ke industri elektronik sebesar Rp 4,12 triliun pada tahun 2022 (Kementerian Perindustrian, 2023). FDI di sektor elektronik berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kontribusi ini membawa dampak dalam mempertahankan dan menciptakan lapangan kerja, mendukung transfer pengetahuan dan teknologi serta potensi hubungan domestik. Selain itu juga membantu untuk meningkatkan nilai ekspor. Namun, Indonesia dinilai masih relatif membatasi  industri elektronik sehingga kurang menarik bagi investor.  Sementara sebagian besar negara sejenis secara bertahap melonggarkan peraturan FDI mereka.

Tren ekspor elektronik mengalami peningkatan sejak tahun 2000. Nilai ekspor pada tahun 2021 sebesar USD 11,8 juta atau 6% dari total ekspor. Namun ekspor Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan ekspor Malaysia, yakni USD 114 miliar pada tahun 2021. Ini mencapai hampir sepuluh kali lipat ekspor Indonesia.

Pada ILO workshop ini industri elektronik Indonesia dinilai kurang memiliki basis yang kuat

ILO (2019) menyatakan bahwa industri elektronik di Indonesia sebagian besar hanya melayani pasar dalam negeri. Indonesia dinilai kurang memiliki basis pemasok yang kuat untuk bahan baku, produsen kontrak, dan penyedia jasa manufaktur elektronik. Padahal hak tersebut diatas merupakan bagian penting untuk integrasi dan peningkatan yang lebih besar dalam rantai pasokan global. Data Statistik Industri tahun 2000-2020 memperlihatkan adanya peningkatan output Indonesia atas produk dan komponen komputer, komunikasi, dan elektronik konsumen. Jadi industri elektronik lebih terhubung dengan rantai pasok regional, terlihat dari investor dalam negeri menjadi lebih terinternasionalisasi.

CEDS (2022) mengidentifikasi beberapa produk elektronik kompetitif . Beberapa contoh diantaranya kartu pintar,sirkuit terpadu elektronik, lampu LED, perangkat telepon & peralatan transmisi suara/gambar dan peralatan televisi. Hambatan utama ekspor elektronik adalah inovasi. Rata-rata tarif pun relatif tinggi yakni sebesar 2,2 persen pada tahun 2021. Sementara lima negara ASEAN  lainnya menerapkan tarif hanya  sebesar 0,8 persen. Selain itu kebijakan persyaratan kandungan lokal (LCR). CSIS (2022) menegaskan bahwa kebijakan kandungan lokal bukannya tanpa masalah. Penggunaan LCR dikritik karena kebijakan yang hanya menghasilkan keuntungan jangka pendek. Kebijakan yang  mengharuskan penggunaan muatan lokal dengan target  meningkatkan output industri dan lapangan kerja menjadi tidak efesien. Keadaan ini akan mengorbankan biaya produksi dan harga konsumen yang lebih tinggi.

ILO menerima masukan dari Serikat Pekerja/Buruh

Serikat Pekerja/Buruh yang hadir diantaranya Joko Wahyudi (KSARBUMUSI), Sobar (KSPN), Royanto Purba (KSPSI), Slamet KSPI), Ahmad Sumadi (FSPPG). Serikat Pekerja/Buruh memberikan beberapa rekomendasi dalam perwujudan kerja layak industri elektronik. Menurut Serikat Pekerja/Buruh memandang  perlunya ketegasan waktu minimum pada kontrak kerja PKWT dan pemagangan. Pengawasan pelaksanaan regulasi juga perlu ditingkatkan termasuk mendorong pengesahan RUU-KIA .  Pengesahaan RUU-KIA akan mendorong keadilan bagi pekerja perempuan terutama ibu hamil. Yang tidak kalah penting juga, regulasi atau standarisasi untuk uji ketuntasan pada stakeholder yang masuk dalam rantai pasok. Hal ini penting  untuk memastikan bisnis yang bertanggung jawab.