Konsultasi Nasioanal Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Beranda » Berita Kerah Biru >>Konsultasi Nasioanal Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

 

Jakarta_Kerahbirunews,- Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bekerjasama (Dirjen PHI-JSK) dengan International Labour Organization (ILO) Jakarta mengadakan kegiatan “Konsultasi Nasional Penyempurnaan Panduan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja”. Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Pulman, Jakarta pada Selasa, 25 Juni 2024 dihadiri unsur tripartit (Pemerintah-Pengusaha dan Pekerja).

Kegiatan konsultasi ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan rancangan peraturan implementasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 100 dan informasi substansi Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK), khususnya ketenagakerjaan.

Anita Johan dalam presentasinya berjudul Panduan Penyediaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja menyampaikan ruang lingkup fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh yang meliputi :

1.         Upaya kesejahteraan pekerja mulai dari kebijakan, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan alternatif/pilihan tata acara penyelenggaraanya.

2.         Sarana kesejahteraan pekerja, meliputi penyediaan fasilitas secara fisik, persyaratan dan standar minimal yang sesuai.

 Lebih lanjut, dr, Anita Johan memaparkan dua belas fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh diantaranya fasilitas kesehatan, keluarga berencana (KB), penitipan anak, ruang laktasi, fasilitas ibadah, olahraga, rekreasi dan hiburan, kantin, koperasi, transportasi, perumahan, dan tempat istirahat.

Namun dalam tanggapan, Perwakilan Pengusaha (APINDO), Myra Harnartani menegaskan bahwa panduan kesejahteraan ini seharusnya tidak tumpang tindih dengan hal-hal normatif yang sudah diatur dalam regulasi lainnya. Myra mengatakan bahwa pengadaan jenis fasilitas kesejahteraan yang diuraikan dalam presentasi Anita Johan tidaklah mudah bagi pengusaha meski telah dilakukan pengelompokan kelas perusahaan.

Myra mengingatkan jangan sampai panduan menjadi bias dan multi tafsir, seperti misalnya pengadaan fasilitas olahraga. Tidak mudah bagi perusahaan untuk melakukannya.

Pengurus APINDO pusat tersebut juga mengatakan bahwa persoalan KB selama ini adalah tanggungjawab pemerintah dan telah terbukti berhasil, maka dirasa tidaklah perlu perusahaan mesti mencetak berbagai brosur untuk sosialisasi KB.

Senada dengan Myra, penanggap yang mewakili unsur pekerja/buruh, Wakil Presiden (KSPSI-ATUC), Achmad Supriadi menegaskan bahwa panduan fasilitas kesejahteraan harusnya lebih sederhana dan mudah diaplikasikan. Pekerja lebih mengutamakan pendapatan atau upah yang lebih baik, mengingat semakin banyaknya potongan wajib terlebih santernya pemotongan untuk TAPERA.

Achmad mengatakan bahwa perusahaan besar yang memiliki lahan luas tentu tidak banyak sehingga mustahil menyediakan lapangan olahraga.Namun dari semua itu menurutnya pengawasan terhadap implementasi adalah hal yang utama.

Konsultasi nasional yang diselenggarakan tersebut diharapkan memiliki capaian berupa masukan terdokumentasi untuk memperkuat pedoman dan alat penilaian kebutuhan mengenai fasilitas kesejahteraan pekerja. Selain itu diharapkan terlaksananya penilaian kebutuhan fasilitas kesejahteraan pekerja untuk mendukung data bagi perbaikan khusunya pada 3 skala perusahaan (kecil, menengah dan besar).

By Kerah Biru

Federasi Serikat Pekerja Kerah Biru berdiri pada tanggal 29 September 2022 di Jakarta. Merupakan Federasi Serikat Anggota termuda yang berafliasi pada Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *