Pemerintah Masih Lambat Dalam Penanganan Peningkatan SDM Pekerja

Beranda » Berita Kerah Biru » Nasional >>Peningkatan SDM masih lambat

Jakarta_Kerahbirunews, Sebagai Ketua Bidang Pelatihan dan K3 Pengurus Pusat Federasi Seriakt Pekerja Kerah Biru-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KB-SPSI) Parno, menganggap bahwa pemerintah masih lambat dalam penanganan peningkatan Sumber Daya Manusia khususnya pada angkatan kerja. Hal ini dikatakannya pada Kerahbirunews, Sabtu (01/07/2023) di bilangan Jakarta Barat.

Menurut Parno kemajuan teknologi yang begitu pesat disertai kondisi ekonomi global dan geopolitik yang penuh ketidakpastian semakin meningkatkan jumlah pengangguran di Indonesia. Sementara pada jenis pekerjaan yang baru banyak tenaga kerja kita yang belum memiliki ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Selain itu menurut Parno, sosiaisasi penerintah dalam hal ini Kementrian Ketenagakerjaan juga dinilai kurang efektif. Seharusnya pemerintah menggandeng serikat pekerja untuk bersama-sama mensukseskan program peningkatan kompetensi pekerja . Meski ada BLK namun berapa yang mampu di tamping, belum lagi informasi bagaimana peryaratan-persyaratan mengikuti BLK itu sendiri kurang tersosialisasikan sehingga cenderung tidak menyebar luas.

Parno juga menyoroti soal sertifikasi yang malah seperti bisnis baru. Pekerja yang mengambil sertifikasi harus membayar mahal untuk mendapatkannya.

“Kalau pekerja itu memiliki penghasilan yang cukup tentu tidak masalah, namun kita ketahui bahwa kebanyakan pekerja kita masih memiliki pendapat yang rendah. Lalu bagaimana mungkin pekerja itu mengikuti sertifikasi kalau bayarannya mahal?” tegas Parno.

Parno menambahkan bahwa seharusnya pemerintah memberikan subsidi yang dapat disalurkan kepada pekerja melalui serikatnya, sebab serikat pekerjalah yang paling mengetahui kondisi anggotanya.

Sebagai Ketua Bidang Pelatihan dan K3 di Kerah Biru, Parno sedang mencoba menggandeng para pelatih profesional dan tersertifikat, agar nanti sertifikat yang dikeluarkan oleh Kerah Biru yang juga ditandatangani tenaga pengajar/pelatih yang tersertifikat. Namun sejauh mana nanti sertifikat itu diakui ? Ini juga menjadi persoalan. Karena jika kita hanya membayar pelatih tersertifikat tentu jauh lebih murah biayanya.Seharusnya pembuktian skill diatas pembuktian sertifikat.

Menutup wawancara dengan media, Parno menyampaikan harapan kepada Pemerintah agar lebih konsen dan lebih cepat memikirkan permasalahan ini. Karena meski kita memiliki bonus deoigrafi, apabila jumlah angkatan kerja yang tidak siap semakin banyak maka akan mendatangkan ketidak baikan bagi Indonesia dimasa depan.