Perspektif Pekerja Tentang Just Energy Transition Yang Mengutamakan Dialog Sosial

Beranda » Berita Kerah Biru » Daerah >>Perspektif Just Transition 

Samarinda_Kerahbirunews,-  ILO adalah salah satu bagian dari konsorsium yang sedang melaksanakan proyek Transisi Energi yang Berkeadilan ( Just Energy Transition atau JET) . International Labor Organization (ILO) mengadakan Forum Diskusi Sosial Sektor Batubara terkait dengan rencana pencapaian Net Zero Emmision (NZE) tahun 2060. Acara diselenggarakan di Samarinda, Selasa hingga Rabu , 5-6 September 2023. Riza Indra Riadi, M.S, assistant 3 Provinsi Kalimantan Timur membuka acara  tersebut. Kegiatan ini menitik beratkan pada pentingnya dialog sosial dari beberapa elemen terkait. 

Dalam sambutannya, Muce Mochtar, National Project Coordinator, ILO Kantor Jakarta menjelaskan bahwa acara ini dilakukan untuk menerima masukan maupun tanggapan para pemangku kepentingan dalam merespon dan memahami JET. Perspektif dari berbagai kalangan perlu dipaparkan untuk masukan dalam memajukan program JET.

Perspektif  Pekerja Pada Just Energy Transition 

Wakil Sekretaris Jenderal DPP KSPSI, Royanto Purba yang menjadi narasumber dalam menyampaikan perspektif pekerja terhadap JET. Ketua Kerah Biru itu menjelaskan bahwa istilah Just Transition itu sendiri dimulai sekitar tahun 1970 yang digerakkan oleh pekerja/buruh. Gerakan yang terjadi  di Amerika  tersebut berawal dari dampak negatif dari perubahan industri.

Dalam perkembangannya sekitar tahun 2000, just transition mulai digabungkan dengan munculnya kesadaran akan perubahan iklim yang membutuhkan energi bersih. Selanjutnya “just transition” masuk dalam konteks global dan kebijakan perubahan iklim . Bahkan dalam Conference of the Parties  (COP) mulai dilakukan pembahasan.  Pada konferensi perubahan iklim di Paris pada tahun 2015 yang lebih dikenal dengan Paris Agreement just transition menjadi isu penting.  Keseriusan para pemimpin dunia dalam melanjutkan proyek ambisius Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 sangat nyata. Hal ini terlihat pada presidensi G-20 yang berlangsung di Bali beberapa waktu lalu dengan dibentuknya kemitraan, Kemitraan dimaksud adalah Just Energy Transition Partnership (JETP) yang bertujuan dalam akselerasi pencapaian JET di Indonesia.

Royanto Purba sangat berharap para pekerja/buruh dan segenap elemen masyarakat benar-benar memahami tentang JET dalam mencapai NZE. Membangun perspektif  just transition pekerja sangatlah penting.

Kenaikan temperatur yang disebabkan meningkatnya kadar Karbondioksida (CO₂) telah menjadi penyebab utama meningkatnya temperatur sehingga meningkatkan pemanasan global.Meski ada beberapa penyebab meningkatnya Gas Rumah Kaca (GRK), yang diakibatkan meningkatnya kadar CO₂  dari data yang dikeluarkan IPCC. Sektor Energi dan Industri menjadi penyebab utamanya.

Sumber energi fosil dalam hal ini batubara merupakan penyumbang gas-gas yang meningkatkan kadar Karbon. Karbon di udara utamanya disumbang oleh  CO₂, CH₄ (metana) dan N₂O atau Nitrogenoksida. Fakta inilah yang perlu diketahui agar penghentian komsumsi energi berbasis fosil dapat secara bertahap dihentikan ( coal phase out).

Paris Agreement mendesak pencapaian net zero emission

Pembakaran batubara yang menghasilkan 66% lebih banyak CO₂ per unit energi yang dihasilkan menjadikan batubara sebagai sumber energi paling kotor. Penggunaan energi ini membuat peningkatan CO₂ dan memacu panas secara global. Selaras dengan kondisi tersebut salah satu hasil dari Paris Agreement adalah mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca dan aktivitas sejenis. Tujuannya adalah meminimalkan emisi gas dalam mencapai net zero. Artinya dunia harus lepas dari penggunaan batubara sebagai sumber energi (coal phase out).

PLN sendiri telah membuat roadmap dalam rangka menghentikan Coal Fired Power Plant (CFPP) secara bertahap dengan menghentikan penggunaan batubara. Penghentian penggunaan batubara di beberapa PLTU dari  1GW hingga tahun 2030, 10 GW hingga tahun 2045 dan menuju NZE pada 2060. Hal ini dilakukan dalam mendukung pencapaian NZE 2060 di Indonesia.

Kondisi tersebut tentu akan berdampak pada pekerja/buruh. Sektor yang akan terimbas pertama sekali adalah sektor penambangan batubara, transportasi batubara, baik transportasi darat maupun laut. Sektor terdampak lainnya adalah pekerja sektor  alat-alat berat pertambangan,  sektor pembangkit listrik, perhotelan di sekitar pertambangan  dan berbagai sektor informal lainya. Selain itu penerimaan pajak dan penghasilan daerah juga akan menurun. Semua kondisi ini pasti akan terjadi dengan ambisi dari pencapaian NZE.

Royanto Purba juga memaparkan bahwa dampak dari JET tentu bermuara pada pekerja formal dan informal. Tentu dibutuhkan mitigasi dini yang adaptif agar hak-hak pekerja/buruh tetap terlindungi. Peranan dialog sosial tentu akan menjadi kunci dalam mencari koherensi kerangka kebijakan yang adil bagi semua; tidak seorangpun yang tertinggal. Pemerintah, pengusaha, pekerja/buruh, elemen masyarakat lainnya, para Lembaga/organisasi lingkungan,dan akademisi harus melakukan dialog sosial. Melalui dialog sosial baik lokal dan nasional tentu akan didapatkan berbagai informasi yang dapat dijadikan masukan dalam rangka memberi rekomendasi . Rekomendasi ini nantinya akan berguna untuk membuat kerangka kebijakan JET itu sendiri.

Roadmap Ketenagakerjaan JET belum ada

Royanto menyayangkan hingga saat ini road map ketenagakerjaan untuk JET belum ada. Seharusnya pekerja/buruh sebagai kelompok pertama yang paling terdampak harus dilibatkan. Sehingga ada kepastian kerja yang layak, K3, dan pekerjaan yang inklusif . Selain itu juga masalah kesetaraan gender harus  terakomodir dalam kebijakan-kebijakan yang akan dihadirkan kedepan.

“Melalui acara ini, saya menyampaikan agar Lembaga Tripartit JET dapat dibentuk agar pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh dapat duduk bersama. Tripartit dapat bersama-sama dalam membahas hal-hal yang berhubungan dengan JET sehingga keadilan bagi semuanya dapat tercapai.” ungkap Royanto.

Acara tersebut dihadiri dari unsur pemerintah daerah, organisasi kemasyarakata seperti GIZ, WUPPERTAL INSTITUT,POKJA-30, Aliansi Masyarakat Adat, WALHI, APINDO, dan Unsur Perkerja/Buruh seperti KSPI, KSBSI, dan KSPSI.