Beranda » Berita Kerah Biru >> Policy Dialogue Reformasi Pensiun
Jakarta_kerahbirunews,- Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kerah Biru, Royanto Purba mengajak Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SP) untuk mendorong program Pensiun Universal bagi perlindungan masa tua para pekerja/buruh. Hal ini dikemukakannya saat menjadi penanggap dalam Policy Dialogue Reformasi Pensiun, Rabu, 7 Mei 2025 di Jakarta.
Dalam kapasitasnya sebagai anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) undur pekerja, Royanto menegaskan bahwa tidak akan pernah terjadi keadilan sosial jika tidak adanya perlindungan sosial. Perlindungan sosial masa tua merupakan salah satu bagian dari perlindungan sosial masyarakat.
Royanto menegaskan bahwa Pensiun Universal harus dijalankan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki perlindungan sosial masa tuanya. Pensiun Universal adalah jaminan mendasar dalam perlindungan hari tua yang tidak memandang latar belakang sosial ekonomi dan penghasilan.
“Belajar dari Jepang, sejak usia 20 tahun telah di cover jaminan hari tuanya. Meski kondisi fiskal sangat menentukan, namun bagaimanapun program ini harus segera dilaksanakan agar visi Indonesia Emas dapat tercapai.” ungkapnya.
Royanto juga menegaskan bahwa “ inequality what can we do?” Dalam ketidaksetaraan sosial ekonomi, maka jaminan sosial adalah hal yang dapat dilakukan secara bersama. Jaminan sosial mampu mencegah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.
Ketua FSP Kerah Biru-SPSI itu juga menghimbau agar SP/SB mendorong perubahana Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sehingga mampu mengakomodir program-program jaminan sosial yang selaras dengan perkembangan jaman saat ini.
Kegiatan Policy Dialogue Reformasi Pensiun ini diselenggarakan oleh Global Accelerator (GA) on Jobs and Social Protection for Just Transition merupakan inisiatif kerjasama Pemerintah Indonesia bersama beberapa Lembaga UN yang bertujuan untuk mendukung pencapaian target-target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Dalam rangka pelaksanaan output GA lingkup Sistem Jaminan Sosial Nasional, Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Internasional Labour Organizationhttps://www.kerahbiru.org/tag/ilo/ (ILO) menyelenggarakan policy dialogue dengan tema reformasi pensiun dengan mengundang para pemangku kepentingan seperti BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Unsur Pemberi Kerja seperti APINDO dan KADIN.