Beranda » Berita Kerah Biru >>Project Advisory Committee for ILO Japan Supply Chain Projects
Jakarta_Kerahbirunews,- Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital,Ketenagakerjaan,dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah,Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan “Rapat Project Advisory Committee for ILO Japan Supply Chain Projects tentang Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab untuk Sektor Elektronik di Indonesia”. Kegiatan yang diselenggarakan bersama dengan Kantor ILO Jakarta tersebut berlangsung pada Senin, 14 Oktober 2024 di Hotel Borobudur, Jakarat.
Pertemuan tripartit yang dihadiri perwakilan pengusaha (APINDO), perwakilan pekerja/buruh (K-SARBUMUSI dan KSPSI) tersebut dalam rangka mendukung implementasi proyek Resilient, Inclusive and Sustainable Supply Chains (RISSC) dan Skills Development and Responsible Business Conduct (METI Skill) yang didanai oleh Pemerintah Jepang. Melalui pertemuan tersebut dipaparkan berbagai informasi dan perkembangan kedua proyek tersebut serta menampung berbagai masukan dari pihak-pihak terkait.
Tauvik Muhamad selaku Koordinator Proyek RISSC-ILO menjelaskan dengan menggunakan pendekatan rantai pasokan sektoral, kedua proyek ini akan mendukung konstituen tripartit dan pemangku kepentingan utama untuk mendorong rantai pasokan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan melalui peningkatan pekerjaan yang layak, perilaku bisnis yang bertanggung jawab, dan pengembangan keterampilan.
Menurutnya, penting untuk memastikan adanya sustainibilitas terutama dalam sektor elektronik dimana adanya kebutuhan akan reskilling dan memastikan pekerjaan layak dapat diterapkan dalam praktek operasi bisnis di tingkat perusahaan.
Ditambahkannya adanya isu fragmentasi dan kerentanan dari global suplychain yang menjadi menarik dikarenakan adanya informasi dari beberapa perusahaan tidak memiliki akses ekspor. Untuk mendapatkan akses harus memenuhi pemenuhan hak-hak pekerja melalui praktik bisnis yang bertanggung jawab.
Sementara itu Dede Shinta Sudono selaku METI Skill National Project Officer -ILO menjelaskan bahwa kedua proyek ini dilakukan berbarengan namun METI fokus pada skill, dimana pengembangan keterampilan merupakan bagian dari bisnis yang bertanggung jawab.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum FSP Kerah Biru, Royanto Purba menyampaikan agar ILO dapat melakukan pelatihan dalam pengembangan kapasitas pada pekerja/buruh tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (B-HAM) dan memastikan peserta dapat meneruskannya kepada anggota serikat pekerja/serikat buruh.
Wakil Sekjen DPP KSPSI itu juga mengharapkan agar pemerintah memandatorikan pengisian aplikasi PRISMA dengan menekankan tidak adanya hukuman, melainkan untuk tujuan agar pemerintah dapat melihat kekurangan dalam B-HAM sehingga dapat melakukan pembinaan. Diharapkan juga agar integrasi NORMA 100 dan PRISMA dapat dilakukan agar lebih efektif.