Bina - Lindung - Sejahtera
Administrasiketenagakerjaan yang efisien dapat memberikan kontribusiyang penting bagi peningkatan kondisi kerja dan pembangunan nasional secara bersamaaan. Tentu dengan syarat hal tersebut mampu merespon perubahan ekonomi dan kondisi sosial.
Salah satu tujuan strategis dari ILO adalah memperkuat dialog sosial termasuk membantu pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja. Ini untuk menciptakan hubungan kerja yang baik, mengadaptasi hukum perburuhan agar dapat memenuhi perubahan ekonomi dan kebutuhan sosial. Tentu saja untuk meningkatkan administrasi ketenagakerjaan.
Konvensi ILO No. 150 Tahun 1978 mengenai Administrasi Ketenagakerjaan mendefinisikan administrasi ketenagakerjaan . Administrasiketenagakerjaan adalah kegiatan administrasi publik di bidang kebijakan ketenagakerjaan nasional.
Konvensi mengatur bahwa badan-badan yang kompeten didalam sistem administrasi ketenagakerjaan. Badan-badan ini harus bertanggungjawab atau berkontribusi terhadap persiapan, administrasi, berkoordinasi, memeriksa. Selain itu juga konvensi mengkaji kebijakan ketenagakerjaan nasional secara layak, menjadi instrumen dalam area administrasi publik . Dimana hal ini penting untuk persiapan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang relevan.
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia telah memperkenalkan peningkatan kontiniu dalam administrasi ketenagakerjaan dan kebijakan ketenagakerjaan sejak tahun l998.
Pengawasan ketenagakerjaan merupakan elemen kunci dari setiap sistem administrasiketenagakerjaan yang dapat menjamin pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan. Pengawas ini memberikan umpan balik dan memungkinkan dilakukannya penyesuaian kembali terhadap kebijakan-kebijakan tersebut jika diperlukan. Dalam beberapa tahun terakhir, pentingnya pengawasan ketenagakerjaan dalam mempromosikan pekerjaan layak telah diakui secara luas.
Namun di banyak negara, perubahan dunia kerja dengan pola ketenagakerjaan baru dibarengi dengan berkurangnya intervensi pemerintah di tempat kerja. Bahkan ketika terdapat kesepakatan umum mengenai manfaat pengawasan ketenagakerjaan, dampak nyata dari pengawasan ketenagakerjaan seringkali terbatas. Kondisi ini terutama di kalangan kelompok rentan atau informal.
ILO berupaya memperkuat sistem pengawasan ketenagakerjaan dengan tujuan memastikan kepatuhan hukum ketenagakerjaan melalui promosi standar ketenagakerjaan internasional yang relevan, serta layanan dan proyek konsultasi teknis.
>>Pandangan Pada Sistem Administrasi Ketengakerjaan Nasional Jakarta_Kerahbirunews,_Sekretaris Jenderal Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indoesia melakukan Konsultasi Tripartit Dalam Rangka Pencermatan Pelaporan Implementasi…